Lebih dari Sekadar Informasi: Sisi Manusia dalam Komunikasi Bencana

Bayangkan sebuah pagi setelah hujan ekstrem. Jalanan masih tergenang, listrik belum sepenuhnya pulih, dan ponsel kita penuh dengan notifikasi. Ada informasi resmi, ada pula pesan berantai tanpa sumber yang jelas. Dalam situasi seperti ini, komunikasi bukan sekadar alat bantu penanganan bencana. Ia menjadi penentu arah: apakah masyarakat bergerak lebih tertib, atau justru semakin panik dan terpecah.

Para ahli menyebut komunikasi bencana sebagai bagian dari risk communication, yaitu proses pertukaran informasi untuk membantu masyarakat memahami risiko, membuat keputusan, dan bertindak secara aman (Covello & Sandman, 2001). Ketika komunikasi gagal, yang terjadi adalah communication gap: informasi ada, tetapi tidak sampai secara utuh, tidak dipercaya, atau kalah oleh rumor. Dampaknya bisa lebih merusak daripada bencananya sendiri. Coombs (2014) menyebut situasi ini sebagai secondary disaster, yakni krisis lanjutan yang muncul akibat kesalahan atau kekosongan komunikasi.

Di era perubahan iklim, tantangan ini semakin besar. Banjir, kekeringan, gelombang panas, kebakaran hutan, dan longsor bukan lagi peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola iklim yang berubah. Artinya, setiap komunikasi bencana hari ini pada dasarnya juga merupakan komunikasi risiko perubahan iklim.

Dari Global Menjadi Personal

Perubahan iklim sering hadir dalam bentuk angka dan grafik: kenaikan suhu global, konsentrasi karbon, atau laporan ilmiah panjang. Namun, masyarakat tidak hidup di dalam grafik. Mereka hidup di rumah yang terendam, sawah yang gagal panen, dan udara yang semakin panas. Slovic (2000) menjelaskan bahwa persepsi risiko manusia sangat dipengaruhi oleh kedekatan emosional dan pengalaman personal. Risiko akan lebih dipahami jika terasa “dekat”, bukan “jauh”. Itulah sebabnya komunikasi bencana harus dimulai dari dampak lokal:

• “Banjir makin sering datang karena hujan ekstrem meningkat.”
• “Musim kemarau lebih panjang memengaruhi hasil pertanian.”
• “Cuaca panas ekstrem berdampak pada kesehatan anak-anak dan lansia.”

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip United Nations Office for Disaster Risk Reduction  (UNDRR) dalam Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030, yang menekankan pentingnya komunikasi berbasis konteks lokal agar masyarakat memahami risiko yang mereka hadapi dan mampu beradaptasi secara mandiri.

Namun, komunikasi yang efektif tidak hanya hadir saat bencana terjadi. Ia harus dibangun jauh sebelumnya melalui edukasi berkelanjutan. WHO (2017) menegaskan bahwa komunikasi risiko idealnya bersifat proactive, bukan hanya reactive. Artinya, komunikasi harus menyiapkan masyarakat sebelum krisis datang, bukan sekadar merespons setelah krisis terjadi.

Melibatkan Masyarakat: Dari Objek Menjadi Subjek

Ketika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan adaptasi perubahan iklim, mereka tidak lagi menjadi objek informasi, tetapi subjek perubahan. Inilah yang membuat komunikasi menjadi lebih bermakna. Dalam teori komunikasi partisipatoris, keterlibatan publik memperkuat rasa memiliki (sense of ownership) dan meningkatkan kepatuhan terhadap rekomendasi kebijakan (Freire, 1970; WHO, 2017). Masyarakat yang merasa dilibatkan akan lebih siap:

• Menerima pesan darurat,
• Mematuhi arahan evakuasi,
• Menjadi agen penyebar informasi yang benar.

Dr. Emilia Bassar dalam wawancara dengan RRI Pro3 menjelaskan bahwa ketika kita melakukan edukasi kebencanaan, kita harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan adaptasi perubahan iklim.

“Ini akan membuat masyarakat lokal merasa memiliki peran dalam mengatasi perubahan iklim. Kita bisa petakan stakeholders dalam situasi bencana, siapa stakeholders yang terdampak langsung dan siapa stakeholders yang tidak terdampak langsung, dan siapa stakeholders yang mempunyai pengaruh. Ini akan memudahkan kita untuk melakukan komunikasi bencana,” terang Emilia.

Pemetaan Pemangku Kepentingan: Peta Sosial dalam Krisis

Setiap bencana adalah ruang sosial yang kompleks. Ada korban, relawan, pemerintah, media, organisasi kemanusiaan, dan publik luas. Jika komunikasi tidak terkoordinasi, informasi akan saling bertabrakan. Freeman (1984) menegaskan bahwa setiap strategi komunikasi harus dimulai dari pemetaan pemangku kepentingan.

Dalam konteks bencana, setidaknya ada tiga kelompok utama:

1. Mereka yang terdampak tidak langsung tetapi berperan sebagai penyambung pesan.
2. Mereka yang memiliki pengaruh terhadap opini publik dan pengambilan keputusan.
   
3. Mereka yang terdampak langsung dan membutuhkan informasi cepat.

Tanpa peta ini, komunikasi menjadi reaktif, tidak terarah, dan mudah memicu kebingungan baru.

Hoaks: Bukan Sekadar Masalah Informasi, tetapi Masalah Empati

Hoaks saat bencana sering dianggap sekadar kesalahan teknis. Padahal, secara etis, ia adalah kegagalan empati. Floridi (2013) menekankan bahwa dalam ekosistem informasi, setiap individu memikul tanggung jawab moral atas dampak informasi yang ia sebarkan.

Dalam konteks bencana, satu pesan palsu bisa:

• Menghentikan orang dari mengungsi,
• Mengalihkan bantuan ke lokasi yang salah,
• Menambah trauma psikologis korban.

Korban akhirnya menghadapi dua krisis sekaligus: bencana fisik dan bencana informasi. Di sinilah konsep secondary disaster menjadi nyata (Coombs, 2014).

Dr. Emilia menjelaskan bahwa edukasi tentang penanganan hoaks harus terus dilakukan. Karena, bila terjadi hoaks akan menimbulkan kehilangan kepercayaan masyarakat bahkan antar masyarakat dan masyarakat terhadap pemerintah. Orang yang menyebarkan hoaks juga mungkin tidak sadar bahwa mereka dapat diproses hukum.

Literasi Informasi sebagai Benteng Pertama

WHO (2017) menyebut literasi informasi sebagai elemen inti dari komunikasi risiko.

Prinsip dasarnya:

• Periksa sumber.
• Bandingkan dengan kanal resmi.
• Hindari menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

 Dalam konteks Indonesia, sumber utama yang dapat dipercaya, antara lain:

• Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)/Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk status bencana,
• Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk cuaca dan iklim,
• Kementerian terkait,
• Media arus utama yang kredibel.

Foto dan video perlu diuji konteksnya: kapan diambil, di mana, dan dalam peristiwa apa. Di era AI, kewaspadaan ini semakin penting.

Komunikasi yang Menenangkan, Bukan Menggurui

World Health Organization (WHO) dan United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) sama-sama menekankan bahwa komunikasi bencana harus:

• Transparan,
• Jujur tentang ketidakpastian,
• Menggunakan bahasa yang manusiawi.

 Bukan bahasa yang menghakimi, melainkan yang mengakui emosi publik:

 “Kami memahami situasi ini berat. Informasi ini kami sampaikan untuk membantu Anda tetap aman.”

 Nada empati justru memperkuat kredibilitas, bukan melemahkannya.

Kolaborasi sebagai Kunci

Tidak ada satu institusi pun yang mampu mengelola komunikasi bencana sendirian. UNDRR menegaskan pentingnya multi-stakeholder approach dalam komunikasi risiko. Pemerintah, media, NGO, relawan, dan komunitas lokal harus membangun satu ekosistem pesan yang konsisten.

Ketika pesan saling menguatkan, kepercayaan publik tumbuh. Ketika pesan saling bertentangan, kepanikan akan muncul.

“Strategi komunikasi bencana harus dilakukan bersinergi dengan pihak-pihak terkait, tidak bisa dilakukan sendiri,” tegas Emilia.

 Di Ujungnya, Komunikasi adalah Kerja Kemanusiaan

Komunikasi bencana bukan sekadar teknik menyampaikan informasi. Ia adalah tindakan kemanusiaan. Ia menuntut:

• Akurasi data,
• Ketepatan strategi,
• Kedalaman empati.

Dalam dunia yang semakin dipengaruhi perubahan iklim, komunikasi yang baik bukan hanya menyelamatkan hari ini, tetapi membangun ketahanan sosial untuk masa depan.

Karena yang kita jaga bukan hanya arus informasi. Kita sedang menjaga kepercayaan, solidaritas, dan martabat manusia.

*Artikel ini dikembangkan dari hasil wawancara Dr Emilia Bassar Founder CPROCOM di Radio RRI Pro 3 dalam Program Early Warning System pada 12 Januari 2026.

Referensi

1. Covello, V. T., & Sandman, P. M. (2001).Risk communication: Evolution and revolution. Dalam: Wolbarst, A. (Ed.), Solutions to an Environment in Peril. Johns Hopkins University Press.
2. Slovic, P. (2000). The Perception of Risk. Earthscan.
3. Coombs, W. T. (2014). Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding. Sage Publications.
4. World Health Organization (WHO). (2017). Communicating Risk in Public Health Emergencies. WHO Press.
5. United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). (2015). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030.
6. Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Pitman.
7. Floridi, L. (2013). The Ethics of Information. Oxford University Press.
8. Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. Continuum.